JOMBANG – Adanya permasalahan dana Pokok Pikiran (Pokir) yang terendus oleh KPK di daerah lain, kini beredar kabar atau isu ada sebagian Anggota DPRD Kabupaten Jombang sudah dimintai keterangan oleh Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masalah dana Pokir.
“Saya belum tau, mungkin anggota lain saya kurang paham itu,” terang sumber terpercaya dari salah satu Anggota DPRD Kabupaten Jombang, yang namanya enggan dipublikasikan. Sabtu (12/3/2022) sore.
Sedangkan cara mengatur adanya indikasi dugaan memperkaya diri dari dana Pokir, sumber terpercaya menceritakan contoh daerah lain caranya membeli Pokir sesama anggota dewan pada nantinya dijual kepada rekanan disitu ada dugaan intervensi pada OPD untuk menunjuk nama rekanan yang akan mengerjakan proyek dari dana Pokir.
“Di kota lain, itu infonya beli kesama dewan dikerjakan dewan itu sendiri, istilahnya pinjam bendera rekanan nanti ada fee khusus berapa persen gitu, Kalau di Jombang mungkin tidak ada,” jelasnya.
Sedangkan apa bila benar adanya Anggota DPRD Kabupaten Jombang sudah dimintai keterangan soal Pokir, dirinya menegaskan bahwa dirinya enggan berkomentar banyak, perihal adanya kabar tersebut.
“Waduh kalau menjawab seperti ini lebih baik ke Ketua Dewan saja. Lebih pas, kalau saya pribadi belum mengetahui pasti,” papae sumber terpercaya dengan gugup.
Diberitakan sebelumnya, Dana Pokir di Kota Lain yang diawasi oleh KPK, diceritakan oleh sumber terpercaya anggota DPRD Kabupaten Jombang bahwa di daerah lain KPK sudah memberikan ultimatum pada OPD untuk menolak Anggota DPRD yang mendapatkan Pokir mengarahkan pada salah satu rekanan.
“Di kota lain KPK sudah ingatkan agar OPD tidak takut intervensi atau menolak permintaan anggota dewan apabila menyodorkan pemborong untuk mengerjakan usulan Pokir,” ungkap salah satu anggota DPRD Kabupaten Jombang.
Hingga berita ini ditayangkan, JombangKu.com masih terus berusaha melakukan konfirmasi pada Ketua DPRD Kabupaten Jombang atau OPD mencari keabsahan akan kebenaran adanya KPK telahe memanggil sebagian anggota DPRD Kabupaten Jombang soal dana Pokir. (Red)
