JOMBANGKU.com – Sebanyak 80 Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, bakal diperbaiki. Anggaran untuk perbaikan puluhan SD tersebut masuk dalam pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2022.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Senen mengungkapkan, jumlah sekolah yang membutuhkan perbaikan sebenarnya masih banyak, yakni mencapai 180 SD.
Namun, karena terbatasnya ketersediaan anggaran, baru 80 SD yang terealisasi pada tahun ini. Adapun 100 sekolah lainnya, masih harus bersabar menunggu alokasi dana dari pemerintah.
“Jumlah 180 satuan pendidikan itu masih bisa berubah, karena usulan rehab bisa ada kapan saja. Namun mengacu pada usulan, hanya 80 sekolah yang bakal diperbaiki,” kata Senen, Selasa,(09/08/2022).
Dia menjelaskan, 80 sekolah yang sudah diusulkan menggunakan P-APBD merupakan sekolah prioritas. Mereka sudah lolos analisa dari Bappeda, Dinas PUPR, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Adapun tingkat sehingga perlu dilakukan rehabilitasi, mayoritas kategori kerusakan sedang, antara 30 persen hingga 45 persen. “Tingkat kerusakan sekolah dasar yang bakal diperbaiki yakni sedang. Dengan persentase antara 30 sampai 45 persen,” ungkap Senen.
Dia menuturkan, jika anggaran Rp. 10 Miliar untuk 80 SD disetujui masuk dalam P-APBD 2022, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang masih memiliki tanggungan sebanyak 100 satuan pendidikan lagi.
Rencananya, kata Senen, sebanyak 100 sekolah yang belum tercover anggaran rehab, akan diperbaiki pada tahun berikutnya. Dari 100 SD, jumlah ruang yang harus diperbaiki sebanyak 300 ruang kelas.
“Dari total 300 SD tadi, memiliki 300 ruang kelas yang harus diperbaiki,” tutur mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKDPP) Jombang tersebut.
Senen menambahkan, bagi beberapa sekolah yang masih kekurangan ruang kelas, bisa mengajukan bantuan melalui RKB. ’’Kita tidak tahu sekolah mana yang kekurangan atau sekolah mana yang sudah cukup, jadi sekolah sendiri yang mengusulkan melalui RKB,’’ ujar dia.
Secara khusus, Senen meminta sekolah mengisi Dapodik dengan sebaik-baiknya. Sebab, jelas dia, usulan yang dilakukan melalui Dapodik membuat sekolah memiliki peluang untuk mendapatkan dana alokasi khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat.
Peluang mendapatkan DAK dari Pemerintah Pusat, bisa dalam bentuk rehabilitasi maupun untuk penambahan ruang kelas.
“Dari 80 sekolah yang akan kita rehab tahun ini, satu sekolah menambah ruang kelas baru untuk siswa inklusi. Sebab di DAK sendiri, tidak muncul pilihan untuk usulan ruang kelas inklusi,’’ pungkas Senen. (ANT/MHS).
