JOMBANGKU.com – Mendekati Hari H pemungutan suara Pilkada Kabupaten Jombang 2024, black campaign mulai bermunculan. Hal yang tak bisa dihindari dalam kontestasi politik.
Bagi pasangan calon yang menjadi kontestan Pilkada, ini adalah bad news, dimana timses atau tim pemenangan harus berjibaku mengoreksi berita-berita yang berpotensi menurunkan elektabilitas.
Menurut Didin Ahmad Sholahudin atau Gus Didin, praktisi pendidikan sekaligus tokoh muda NU, proses ini menjadi wajar dalam era keterbukaan informasi.
Terkait kontestasi Pilkada Jombang, warga Jombang sudah pasti ingin tahu rekam jejak kedua paslon. Pada kondisi ini, paslon tak mungkin menghindar dari perilaku masa lalu.
“Apalagi dalam kontestasi politik. Prinsip bad news is good news masih relevan, dan banyak diminati pembaca ketimbang info kisah sukses atau janji politik,” ujar Gus Didin, dalam sebuah diskusi bertajuk “Mencari Pemimpin Jombang 2024”.
Dalam diskusi yang dikemas dalam kegiatan Ngopi Bareng di sebuah kafe di Jombang, pada Senin (11/11/2024) malam tersebut, Gus Didin menilai wajar jika media massa dan media sosial lebih tertarik menonjolkan berita yang cenderung menyerang atau memberikan nilai negatif kepada paslon.
“Media lebih menonjolkan berita negatif karena dianggap lebih menarik perhatian dan menghasilkan lebih banyak pembaca. Bad news ataupun black campaign membuat rating pembaca di medianya juga naik,” ungkap dia.
Dalam diskusi yang diikuti sejumlah kalangan tersebut, Gus Didin mengaku tak begitu tertarik dengan black campaign untuk menyerang paslon.
Bagi dia, yang perlu dilakukan pada saat ini adalah mempelajari kemampuan paslon dalam membaca masalah Kabupaten Jombang, serta gagasan strategi untuk menanganinya.
“Yang saya tunggu justru roadmap bagaimana mengatasi persoalan mendasar yang dihadapi warga Jombang. Ada problem krusial yang harus segera diatasi Bupati Jombang yang akan datang, di satu tahun pertama kepemimpinannya,” kata Gus Didin.
Masalah di Depan Mata
Menurut dia, ada beberapa problem di depan mata yang perlu segera ditangani oleh Bupati dan Wakil Bupati Jombang hasil Pilkada Kabupaten Jombang 2024.
Persoalan pertama, ungkap Gus Didin, yakni penanganan terhadap penduduk miskin. Sesuai data BPS, di Jombang terdapat penduduk miskin mencapai 110,57 ribu jiwa, serta miskin ekstrem sebanyak 7.408 jiwa.
Kemiskinan ekstrem, jelas dia, adalah kondisi warga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, meliputi makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.
“Pertama, tuntaskan problem kemiskinan. Sebab sesuai data BPS, angka penduduk miskin di Jombang mencapai 110,57 ribu jiwa, dan miskin ekstrem 7.408 jiwa,” ungkap Gus Didin.
Persoalan berikutnya, sebut Gus Didin, yakni permasalahan tentang tingginya angka anak putus sekolah. Angka putus sekolah dari tingkat SD- SMA, ungkap dia, saat ini masih tinggi.
Untuk menangani kondisi itu, diperlukan road map terukur dalam waktu cepat. Problem sekolah, jelas Gus Didin, tidak hanya diatasi dengan pemberian BOS dan BOSDA yang berefek SPP gratis.
“Ada problem lain yg tak kalah peliknya. Yakni ketersediaan alat bantu belajar siswa, seperti seragam, buku, tas, sepatu, alat tulis, dan lain-lain, yang itu menjadi sarana wajib bagi pelajar. Dan selama ini, banyak siswa dari keluarga miskin tak mampu memenuhinya,” paparnya.
Adapun problem ketiga, sebut Gus Didin, kemampuan daya beli warga yang merosot tajam sebagai dampak dari ekosistem berusaha yang tidak kondusif, akibat kenaikan pajak, ataupun gaji yang rendah.
“Yang berikutnya adalah problem rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD Jombang di tahun 2024, Rp. 584 Miliar dengan alokasi APBD Rp. 3,2 Triliun,” katanya.
Angka itu, menurut dia, tidak cukup untuk membangun Jombang yang begitu luas. Apalagi jika melihat program salah satu paslon yang bombastis.
“Sampai kini, saya belum temukan publikasi dokumen program paslon terkait grand design dan strategi efektif untuk menaikkan perolehan PAD,” ujar Gus Didin.
Memilih Bupati dan Wakil Bupati Jombang
Menyadari betapa peliknya beberapa persoalan yang perlu segera ditangani dan dituntaskan, Gus Didin berharap agar warga Jombang bersikap bijak dalam menggunakan hak pilihnya.
Kecerdasan dan kebijaksanaan masyarakat dalam memilih siapa sosok yang bakal memimpin Kabupaten Jombang, sangat diperlukan agar Pilkada Kabupaten Jombang
“Karena yang kita pilih tidak hanya kepala daerah yang akan memimpin 1,4 juta warga Jombang. Tapi juga kepala pemerintahan yang akan menjadi dirigen birokrasi yang melibatkan banyak organisasi perangkat daerah (OPD), 21 Camat dan 306 Kepala Desa. Dan ini titik pentingnya,” ujar Gus Didin.
Kabupaten Jombang, lanjut dia, memerlukan pemimpin yang memiliki pengalaman dan mampu memimpin birokrasi, memiliki karakter kepemimpinan yang kokoh, serta memiliki kemampuan dalam membaca APBD.
“Untuk itulah, dibutuhkan pengalaman birokrasi yang matang, leadership yg kokoh, dan kemampuan membaca neraca keuangan di APBD. Jika ini tidak dimiliki, maka justru Bupati terpilih yg akan dikendalikan birokrasi,” tandas Gus Didin.
“Akhirnya, tiada guna visi misi hebat tanpa leadership yang powerfull dari seorang Bupati dan Wakil Bupati,” pungkas Ketua Baznas Kabupaten Jombang periode 2020 – 2025 tersebut. (Mif/Red)
