JOMBANGKU.COM – Banyak laporan masuk ke Kementerian Sosial (Kemensos) soal BPNT dan PKH maupun persoalan data ganda bantuan sosial. Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyebutkan Kabupaten Jombang termasuk salah satunya.
Dengan demikian Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, meminta bantuan KPK untuk melakukan pencegahan dan meminta bantuan Kejaksaan Agung untuk melakukan pemeriksaan.
Dikutip di akun YouTube DPR RI pada 24 Mei 2021 dalam agenda rapat kerja Kementerian Sosial dengan Komisi VIII DPR RI.
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini melontarkan bahwa laporan banyak sekali yang masuk ke Kementerian Sosial. Sehingga meminta bantuan KPK dan Kejagung mengatasi hal tersebut.
“Pencegahan di KPK yang menerima pencegahan deputi pencegahan, demikian pula di Kejaksaan Agung, tadi disampaikan karena laporan banyak sekali,” terangnya.
Daerah yang dinilai banyak permasalahan bantuan sosial maupun data ganda, sehingga membuat geram mantan Walikota Surabaya ini, menyebutkan Jombang termasuk salah satunya.
“Bagaimana saya tidak emosi, saya, bukan satu kali saya menerima laporan ini. Sampai inspektor loh kok gini, akhirnya saya minta Kejaksaan Agung, sekarang Kejaksaan Agung yang meriksa, ini di Madura ada Deli Serdang, Jombang, ada banyak sekali,” paparnya.
Diketahui di Kabupaten Jombang memang dinilai banyak persoalan soal bantuan sosial BPNT dan PKH maupun persoalan lain. Salah satu di Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang.
Hal tersebut sempat mengundang reaksi publik bagaimana tidak paguyuban Agen- 46 yang di koordinatori oleh Muchlison pada Senin 12 April 2021, sempat mengirim surat ke Dinas Sosial Kabupaten Jombang, seperti dinilai soal lambatnya jadwal pendistribusian BPNT. Namun kini Muchlison sudah dipecat dari Agen 46 dengan alasan atau persoalan lain.
Hingga berita ini ditayangkan JombangKu.com, masih berupaya melakukan konfirmasi ke Dinas Sosial Kabupaten Jombang yang mana Menteri Sosial menyebut Jombang termasuk Kabupaten yang dinilai banyak permasalahan bantuan sosial sehingga Mensos Tri Rismaharini meminta Kejaksaan Agung untuk melakukan pemeriksaan. (red).
