JOMBANGKU.com-Sejumlah Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Jombang ikuti pertemuan secara tertutup di salah satu hotel, diduga menjadi ajang politik untuk pemenangan salah satu pasangan calon (paslon) Pilkada 2024.
Kegiatan tersebut menimbulkan spekulasi yang membenarkan adanya tindakan yang diduga berbau politik, karena hanya yang dapat mengikuti kegiatan tersebut khusus bagi penerima undangan saja melalui pesan WhatsApp (WA).
Sejumlah Kades nampak berdatangan dan memasuki ruang pertemuan salah satu hotel yang berkapasitas sekitar 200 orang tersebut.
Salah satu Kades penerima undangan yang engga disebutkan identitasnya mengaku membenarkan adanya undangan tersebut yang merupakan acara paguyuban Kades, namun ada sejumlah Kades yang enggan hadir.
“Itu acaranya pertemuan dengan paguyuban Kades se Jombang. Karena undangan tidak resmi.Melalui japri (via WA). “Kades banyak yang diundang, tapi banyak yang tidak mau ikut karena berbau politik, kalau acaranya itu kan cuman buat kedok saja,” katanya, Kamis 24 Oktober 2024.
Hal senada juga diungkapkan salah satu kades di Kecamatan Jombang, menurutnya terdapat undangan pertemuan Kades se Jombang di sebuah hotel untuk melanjutkan agenda yang sebelumnya ada.
“Itu pertemuan menyambung acara di Surabaya kemarin, acaranya pertemuan dengan paguyuban kades se Jombang, di hotel green red, jam 9 pagi,”katanya.
Sementara itu atas kegiatan itu Kordinator Devisi Pencegahan, Parmas dan Humas, Bawaslu Kabupaten Jombang, Jagat Putradona mengatakan mengetahui informasi tersebut dan sejumlah petugas melakukan pengawasan.
“Sejak kemarin malam kita sudah mendapatkan informasi acara itu, dan ini tadi PKD, Panwascam dan Bawaslu juga berada di lokasi untuk melakukan pengawasan,” ujar Jagat.
Namun demikian sejumlah petugas pengawasan seperti PKD, Panwascam, dan Komisioner Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Jombang sempat tidak diizinkan untuk melakukan pengawasan dalam kegiatan yang diduga berbau politik tersebut
“Kami mendapat informasi awal lewat sosial media Bawaslu, bahwa ada Kepala Desa terundang, informasinya pertama itu, dan tempatnya di green red. Maka berdasarkan informasi awal kami melakukan penelusuran, sebagai bentuk pencegahan,” jelasnya.
Kemudian berbekal informasi yang dikumpulkan, pihaknya mengambil tindakan kewaspadaan dan pencegahan karena kegiatan tersebut terindikasi berbau politik, muncul informasi pertemuan relawan.
“Informasi yang kami dapatkan memang ada kegiatan, dan pihak resepsionis (hotel) mengatakan kegiatan relawan, maka hal itu menjadi bentuk kewaspadaan bagi kami. Ini dikarenakan kepala desa merupakan subyek, yang dilarang mengikuti kegiatan kampanye, dan ini tidak berhenti di situ, kami juga harus memastikan bahwa kegiatan besok (hari ini) adalah kegiatan relawan,” jelasnya.
Dan untuk itu, Bawaslu hingga PKD, mengikuti kegiatan pengawasan yang ada di ruang pertemuan hotel green red ini.
“Dan pada saat di lokasi kegiatan kami bertemu dengan pihak yang bertanggungjawab terhadap kegiatan. Dan mereka mengatakan bahwa mereka dari PKD (Paguyuban Kepala Desa) Jawa Timur,” ujarnya.
Salah satu panitia pelaksana kegiatan, mengaku bahwa kegiatan yang dilakukan secara tertutup ini adalah untuk membentuk kepengurusan PKD Jombang.
“Intinya kami tidak melarang untuk membuat kegiatan tersebut, namun ada kewaspadaan, ada kehati-hatian, yang kami minta agar bisa dipahami bersama, untuk menjaga kondusifitas wilayah Jombang selama masa kampanye,” tuturnya.
Sehingga, sambung Jagat, Bawaslu meminta sejumlah dokumen dari panitia mengenai acara tersebut, namun sayangnya hal itu tidak dihiraukan oleh pihak panitia.
“Kami minta dokumennya yang berbunyi bahwa PKD Jatim, untuk kegiatan kades. Karena dari undangan ini kan bisa jelas kegiatannya apa, siapa yang mengundang dan siapa yang diundang,” katanya.
“Namun dalam realitasnya kami tidak diberikan akses, panitia tidak mau memberi tau undangan tersebut. Sehingga secara umum kami tidak bisa memastikan kegiatan ini kegiatan apa,” ujarnya.
Selain itu, ia menyayangkan bahwa setiap orang atau peserta yang masuk tidak diperbolehkan membawa handphone masing-masing. Dan harus diserahkan ke pihak panitia pelaksana.
“Bawaslu sangat menyayangkan, kegiatan ini. Kenapa di era yang serba transparan masih saja ada pihak-pihak tertutup. Masih ada pihak-pihak yang merasa kehadiran Bawaslu yang dalam rangka mengawal demokrasi malah dianggap sebagai bentuk gangguan kegiatan masyarakat,” tuturnya. (Rai/Red)
