JOMBANG – Liquefied petroleum gas (LPG) bersubsidi berukuran 3 kilogram atau tabung melon yang mana diperuntukkan hanya untuk masyarakat miskin bukan hanya di Kabupaten Jombang saja, melainkan seluruh Indonesia.
Sangatlah disayangkan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, masih ada saja dugaan sebagian pengusaha resto dan produk makanan bahkan dari kalangan pegawai negeri sipil menggunakan LGP bersubsidi yang seharusnya hanya diperuntukkan untuk masyarakat miskin.
Supardi (45) salah satu masyarakat Jombang menilai bahwa banyak LPG bersubsidi dengan ukuran 3 kilo gram tidak hanya digunakan masyarakat miskin.
“Memang tertulis kalau LPG bersubsidi hanya diperuntukkan untuk masyarakat miskin, tapi bisa dicek satu – satu, ada saja oknum pengusaha makanan yang masih menggunakan LPG bersubsidi,” terangnya. Minggu (3/5/2022).
Masih penjelasannya tidak hanya itu, pegawai negeri sipil (PNS) atau pegawai berpenghasilan tinggi juga dinilai menggunakan LPG bersubsidi.
“Banyaklah, dari harga saja antara tabung 12 kilogram dan 3 kilogram punya selisih lumayan, wajarlah jika beli tabung melon,” lanjut Supardi.
Untuk mencegah dan tepatnya sasaran LPG bersubsidi, diterangkan Supardi, perlu adanya tindakan dari dinas terkait atau Aparat Penegak Hukum (APH) turun ikut memantau yang mana LPG bersubsidi bisa dibilang rawan diselewengkan, hal itu bisa dimungkinkan karena adanya disparitas harga antara tabung melon dan tabung 12 kilogram.
“Paling tidak, dinas terkait atau Kepolisian ikut mengawasi, mengontrol kalau bisa menindak sesuai peraturan yang berlaku,” tuturnya.
Mengenai kreteria yang masyarakat yang berhak menggunakan LPG bersubsidi, Supardi hanya sebatas mengungkapkan apa yang diketahuinya saja.
“Yang saya tau dari baca berita, masyarakat pendapatannya rendah juga masyarakat yang rumahnya dinding dan lantai tidak permanen. Untuk pengusaha mikro pekerja kurang dari 10 orang untuk asetnya sekitar 50 juta serta mempunyai omzet maksimal 300 juta per tahun, itu kalau tidak salah,” ungkapnya.
Selain itu, Supardi menilai bahwa adanya rencana pemerintah menaikkan harga LPG tentunya akan ada kelangkaan seperti halnya minyak goreng.
“Apa lagi pemerintah, bukan rahasia lagi seperti yang diutarakan Pak Luhut berencana akan menaikkan harga LPG,” pungkasnya.
Hingga berita ini ditayangkan, Tim JombangKu.com masih berusaha melakukan Investigasi liputan khusus terkait adanya dugaan penggunaan LPG bersubsidi diperuntukkan bukan untuk masyarakat miskin. (HR/Rc).