Anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrat tersebut bahkan meminta Bupati Jombang Warsubi melakukan perombakan menyeluruh dalam mutasi jabatan di Pemkab Jombang.
JOMBANGKU.com – Rencana mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini mendapat tanggapan dari Wakil Ketua DPRD Jombang, Syarif Hidayatullah.
Gus Sentot, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa rotasi jabatan tersebut merupakan hal yang wajar dan merupakan hak prerogatif Bupati Jombang.
Anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrat tersebut bahkan meminta Bupati Jombang Warsubi melakukan perombakan menyeluruh dalam mutasi jabatan di Pemkab Jombang.
Menurutnya, pembenahan ini bukan hanya perlu dilakukan pada satu OPD saja, tapi juga perlu dilakukan secara menyeluruh untuk meningkatkan kinerja.
Selain itu, lanjutnya, pembenahan OPD secara menyeluruh juga diperlukan untuk meningkatkan akselerasi program strategis demi terwujudnya visi misi Bupati dan Wakil Bupati Jombang.
“Jadi saya minta tolong agar pembenahan ini dilakukan secara menyeluruh dan gak tanggung-tanggung. Kalau ingin memperbaiki sesuatu hal, memang harus melalui proses. Tetapi harus dilakukan menyeluruh,” ujar Gus Sentot, saat diwawancarai wartawan, Kamis (21/8/2025).
Terkait pentingnya melakukan pembenahan menyeluruh, politisi yang juga pengasuh pondok pesantren tersebut memberikan ilustrasi pada kondisi tubuh manusia.
Menurut Gus Sentot, pencermatan dan evaluasi perlu dilakukan Bupati pada kondisi kepala, badan maupun kaki, agar menemukan formulasi yang tepat dalam melakukan pembenahan.
“Karena tidak menutup kemungkinan kepalanya baik, tapi karena di dalamnya itu ada badan sakit, kakinya sakit, akhirnya kepala dan lainnya terseret,” ujar dia.
Selain menilai pentingnya melakukan pembenahan struktur organisasi birokrasi secara menyeluruh, politisi Partai Demokrat itu juga menyampaikan beberapa pandangan lainnya.
Ia mendukung langkah Bupati Warsubi yang melakukan mutasi jabatan, karena hal itu akan berdampak pada penyegaran dan meningkatkan kualitas kinerja pegawai.
Terkait mutasi, Gus Sentot berpesan agar Bupati Jombang melakukan penyegaran dan pembenahan dengan menempatkan orang yang tepat pada posisinya, serta sesuai dengan skill dan aturan yang ada.
Ia juga mengapresiasi pernyataan tegas Warsubi yang menghindari praktek jual beli jabatan dalam proses mutasi jabatan yang dilakukan dalam waktu dekat ini.
“Saya minta tolong, statemen bupati untuk tidak jual beli jabatan, agar terus dikawal. Khawatirnya, di tingkat bupati sudah berkomitmen untuk tidak menjual jabatan, tapi di bawah ada yang bermain-main,” kata Gus Sentot.
Harapan Gus Sentot berikutnya terkait mutasi jabatan, adalah agar Bupati dan Wakil Bupati Jombang diberikan keleluasaan dalam menyusun kabinetnya untuk mewujudkan visi misi yang diusung keduanya.
Ia berharap agar para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh politik, atau orang-orang dekat Bupati tidak memaksakan titip jabatan tertentu untuk orang tertentu kepada Bupati dan Wakil Bupati.
“Bahaya itu. Biarkanlah, bupati dan wakil bupati yang punya penilaian sendiri. Kalau sekedar wacana, memberikan informasi, oke saja. Tapi biar nanti yang memilih Bupati dan Wakil Bupati,” kata Gus Sentot.
Sebelumnya, rencana mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini, juga mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Jombang, Kartiyono.
Ia menegaskan bahwa rotasi jabatan tersebut merupakan hal yang wajar dan merupakan hak prerogatif Bupati Jombang.
“Kalau soal mutasi jabatan itu tidak ada kaitannya dengan partai koalisi atau tidak. Karena mutasi jabatan itu adalah kewenangan Bupati. Jadi tidak perlu dianggap sesuatu yang luar biasa,” ujar Kartiyono kepada awak media, pada Selasa (19/8/2025).
Menurutnya, mutasi jabatan merupakan langkah normal dalam sistem pemerintahan sebagai bagian dari penyegaran dan upaya peningkatan kinerja di lingkungan birokrasi.
“Mutasi itu lumrah, bahkan seharusnya dilakukan secara rutin sebagai bagian dari upaya penyegaran organisasi dan peningkatan pelayanan publik,” tegas Sekretaris Komisi A DPRD Jombang tersebut. (Ms/Red)
