JOMBANGKU.com – Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab hadir dan membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Ngoro, Senin (30/1/2023).
Bupati Mundjidah dalam sambutannya menjelaskan, Musrenbang merupakan salah satu pelaksanaan dari amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Musrenbang, lanjut dia, merupakan tahapan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah dalam proses penyusunan dokumen RKPD yang ditujukan untuk menyampaikan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.
Bupati Mundjidah mengungkapkan, beberapa kebijakan pembangunan daerah untuk penyusunan perencanaan tahun 2024 mengalami beberapa penyempurnaan.
Penyempurnaan tersebut, papar dia, antara lain kebijakan kegiatan prioritas yang diharapkan lebih bermanfaat dan berbagi peran dengan sumber pendanaan lain seperti ADD, DD maupun pendapatan desa.
Kegiatan prioritas difokuskan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, serta penanganan kemiskinan ekstrim dan peningkatan derajat kesehatan.
Kemudian, peningkatan sarana prasarana ibadah dan peningkatan layanan publik melalui digitalisasi layanan sampai tingkat desa.
“Selain itu, kebijakan kegiatan prioritas Kecamatan di tahun 2024 kami anggarkan melalui program Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK),” kata Bupati Mundjidah.
Program Pagu Indikatif Kewilayahan difokuskan untuk infrastruktur yang mendukung peningkatan perekonomian dengan tujuan mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan memperhatikan indikator pembangunan di kecamatan.
Indikator tersebut meliputi luas wilayah, jumlah penduduk miskin, jumlah desa, keterjangkauan wilayah, serta status indeks desa membangun dan kawasan strategis.
“Tentunya, berdasarkan dari indikator pembangunan tersebut jumlah besaran anggaran setiap kecamatan berbeda-beda. Pagu indikatif kewilayahan ini sudah dimulai tahun 2023 dimana kita sudah menyiapkan anggaran untuk setiap kecamatan,” ujar Bupati Mundjidah.
Pada 2024, Kecamatan Ngoro mendapat alokasi anggaran PIK sebesar Rp. 1.226.531.721. Alokasi tersebut diprioritaskan untuk kegiatan infrastruktur.
“Anggaran tersebut bisa dialokasikan melalui rapat musrenbang yang kita lakukan sekarang dengan mekanisme persetujuan bersama atas usulan prioritas yang disepakati melalui musrenbang desa atau pra musrenbang di kecamatan,” tutur Bupati Mundjidah. (Msh/Red)
