LPBI PCNU Jombang Segera Luncurkan Program Madrasah Tangguh Bencana

Madrasah Tangguh Bencana
Pengurus Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) PCNU Kabupaten Jombang

JOMBANGKU.com – Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) PCNU Kabupaten Jombang menelurkan program Madrasah Tangguh Bencana yang akan mulai dijalankan pada 2025.

Program tersebut merupakan upaya guna memberikan wawasan tentang bencana alam, sistem peringatan dini, serta upaya kedaruratan pada saat terjadi bencana alam.

Ketua LPBI PCNU Jombang Khoirul Hasyim mengungkapkan, program Madrasah Tangguh Bencana merupakan program yang dihasilkan dari rapat kerja (Raker) dan evaluasi program yang dilaksanakan LPBI PCNU Jombang, di Selasar, Wonosalam, Ahad (22/12/2024).

Ia menjelaskan, salah satu yang menjadi pembahasan, yakni program Madrasah Tangguh Bencana. Pihaknya kini tengah menggodok secara serius agar program itu bisa segera dilaksanakan pada 2025.

Hasyim menjelaskan, sasaran dalam implementasi program Madrasah Tangguh Bencana adalah madrasah-madrasah, serta pondok pesantren di Kabupaten Jombang yang berada di kawasan rawan bencana.

“LPBI akan memberikan buku saku sebagai pedoman singkat manakala terjadi bencana alam, yang akan dibagikan kepada santri-santri madrasah,” kata Ketua LPBI NU Jombang masa khidmat 2024 – 2029 tersebut.

“Paling tidak, ini akan menjadi dasar pengetahuan untuk dapat melakukan survival manakala terjadi bencana. Insya Allah, kami akan memulai kegiatan tersebut setelah kami merampungkan penyusunan buku saku pedoman kedaruratan bencana itu,” lanjut Hasyim.

Dipaparkan Hasyim, rapat kerja LPBI PCNU Jombang juga menghasilkan struktur dan sistem manajerial pos kebencanaan yang melibatkan unsur Lembaga dan Badan Otonom (Banom) NU.

Struktur dan sistem manajerial pos kebencanaan tersebut, ungkap dia, merupakan strategi dalam tatalaksana pos bencana LPBI manakala dibutuhkan di saat bencana alam datang.

“Dengannya, kami berharap akan terjalin sinergitas antar Lembaga dan Banom NU guna penanganan kedaruratan bencana alam,” ujar Hasyim.

“Selain itu, sistem manajerial pos bencana tersebut nantinya akan disertakan SOP kerja di setiap divisi yang ada sehingga keprofesionalan dan transparansi tatalaksana pos bencana akan lebih baik lagi,” jelas dia. (Rai/Red)

Exit mobile version