Hadi Atmaji menjelaskan bahwa fungsi utama Pokir adalah untuk menjamin representasi rakyat secara nyata. Sebagai wakil rakyat yang bersentuhan langsung dengan konstituen di daerah pemilihan, anggota DPRD memiliki perspektif unik mengenai realitas di lapangan.
JOMBANGKU.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang, Hadi Atmaji, menekankan bahwa perencanaan pembangunan daerah yang ideal tidak boleh berjalan secara searah.
Dalam pernyataannya pada Jumat (27/2/2026), Ia menegaskan bahwa kolaborasi yang solid antara pihak eksekutif dan legislatif merupakan pondasi utama bagi kemajuan daerah.
Dalam konteks inilah, Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD hadir sebagai instrumen strategis yang menghubungkan denyut nadi kebutuhan masyarakat di tingkat bawah dengan kebijakan pembangunan yang diusulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Hadi Atmaji menjelaskan bahwa fungsi utama Pokir adalah untuk menjamin representasi rakyat secara nyata. Sebagai wakil rakyat yang bersentuhan langsung dengan konstituen di daerah pemilihan, anggota DPRD memiliki perspektif unik mengenai realitas di lapangan.
Ia menekankan bahwa melalui Pokir, perencanaan pembangunan tidak lagi hanya terpaku pada data teknokratik yang bersifat administratif, melainkan benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata yang dirasakan oleh warga.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan tidak hanya bagus di atas kertas secara teknis, tetapi juga memiliki jiwa yang berangkat dari aspirasi masyarakat. Pokir adalah cara kami memastikan suara mereka tetap menjadi prioritas,” ujar Hadi Atmaji dalam keterangannya.
Lebih lanjut, mekanisme ini dinilai mampu mendorong partisipasi masyarakat sebagai salah satu indikator demokrasi yang sehat.
Melalui proses reses, para anggota dewan menjaring aspirasi secara langsung, sehingga produk kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih inklusif dan berorientasi pada kepentingan publik.
Proses ini pun kini semakin diperkuat dengan aspek akuntabilitas dan transparansi melalui penginputan usulan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI).
Dengan sistem digital ini, setiap usulan Pokir dapat ditelusuri asal-usul dan tujuan penggunaannya, sehingga memperkecil celah terjadinya penyimpangan anggaran.
Implementasi Pokir yang tepat sasaran diyakini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap keseimbangan roda pemerintahan. Keputusan pembangunan menjadi lebih adil dan akomodatif bagi semua lapisan.
Selain itu, Hadi Atmaji menyoroti kaitan erat antara Pokir dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini dikarenakan usulan-usulan dewan sering kali menyentuh sektor-sektor fundamental seperti pendidikan dan kesehatan, yang merupakan indikator utama dalam membangun kualitas hidup manusia.
Di sisi lain, efektivitas Pokir juga diproyeksikan mampu menjadi solusi konkret dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran serta memacu pertumbuhan ekonomi lokal.
Dengan melibatkan proses partisipatif, alokasi anggaran daerah menjadi lebih efisien karena sumber daya yang ada dialokasikan secara optimal pada program-program yang benar-benar memberikan manfaat luas bagi masyarakat Jombang. (Red/Ms)
